Herman Hofi: Jangan Paksakan Pasal Korupsi dalam Kasus CSR Napak Tilas Ketapang Tanpa Pembuktian Unsur Hukum!

0
Screenshot_2026-11-13-12-24-34-55_96b26121e545231a3c569311a54cda96
By Fakat

KETAPANG, Fakat.id – Penyidikan dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat mendapat sorotan tajam dari Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar.

Herman mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak terburu-buru mengonstruksikan dugaan penyimpangan dana CSR sebagai tindak pidana korupsi tanpa pembuktian unsur hukum yang jelas.

Menurutnya, dana CSR yang bersumber dari perusahaan swasta pada prinsipnya berbeda dengan keuangan negara. Karena itu, dugaan penyalahgunaannya tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

“Dana CSR pada dasarnya bersumber dari kekayaan perusahaan. Meskipun terdapat kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hal tersebut tidak otomatis menjadikan dana CSR sebagai keuangan negara,” tegas Herman.

Ia menilai, penyidik harus mampu membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang disangkakan, termasuk keterkaitan dana dengan keuangan negara apabila menggunakan pasal korupsi yang mensyaratkan unsur tersebut.

“Jangan sampai konstruksi tindak pidana korupsi dipaksakan tanpa terlebih dahulu membuktikan unsur-unsurnya,” ujarnya.

Herman menegaskan, apabila ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan dana CSR, aparat harus terlebih dahulu menguji bentuk perbuatannya. Dugaan tersebut bisa saja berkaitan dengan penipuan, penggelapan, pelanggaran perjanjian, atau pelanggaran hukum lainnya, bergantung pada fakta dan alat bukti.

Ia juga mengingatkan bahwa keterlibatan pejabat daerah dalam kepanitiaan kegiatan tidak serta-merta mengubah dana perusahaan swasta menjadi keuangan negara.

“Kita harus membedakan antara kedudukan seseorang sebagai pejabat publik dengan status hukum dana yang dikelolanya. Keduanya merupakan aspek hukum yang berbeda dan harus diuji berdasarkan fakta,” jelasnya.

Lebih jauh, Herman meminta Kejati Kalbar mengedepankan asas legalitas, kepastian hukum, objektivitas, dan profesionalisme dalam menangani perkara tersebut.

Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh dibangun atas asumsi maupun tekanan opini publik. Setiap dugaan tindak pidana harus dibuktikan berdasarkan ketentuan hukum dan alat bukti yang sah.

“Jika memang terdapat unsur tindak pidana, silakan diproses sesuai ketentuan hukum. Namun, jangan sampai terjadi pemaksaan penerapan pasal korupsi apabila unsur-unsur hukumnya tidak terpenuhi,” pungkasnya.

Herman berharap Kejati Kalbar dapat mengusut perkara CSR Napak Tilas Ketapang secara transparan dan menyeluruh, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak.

Sebab, penegakan hukum bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap perbuatan ditempatkan pada konstruksi hukum yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga berita ini disusun, pernyataan resmi Kejati Kalbar mengenai tanggapan atas pandangan hukum Herman Hofi Munawar belum disertakan dalam pemberitaan ini.

Redaksi Fakat.id


By Fakat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *