Diduga Beroperasi Lima Tahun Tanpa Izin Lengkap, Tambang Pasir PT PHB di Desa Lalang Disorot: Lima Tongkang Disebut Beroperasi!

0
Screenshot_2026-11-14-10-41-17-34_96b26121e545231a3c569311a54cda96
By Fakat

SANGGAU, FAKAT.ID – (14/11/2026) – Aktivitas pertambangan pasir yang diduga dilakukan PT PHB di Desa Lalang, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, menjadi sorotan. Perusahaan tersebut diduga menjalankan kegiatan pertambangan tanpa mengantongi perizinan lengkap sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga setempat, aktivitas pertambangan pasir tersebut disebut telah berlangsung selama kurang lebih lima tahun. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT PHB diduga menggunakan sekitar lima unit tongkang untuk menunjang aktivitas penambangan dan pengangkutan material pasir.

Persoalan semakin menarik perhatian setelah muncul informasi bahwa kegiatan pertambangan tersebut diduga mengatasnamakan masyarakat setempat.

Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan serius mengenai legalitas pertambangan, pihak yang sebenarnya bertanggung jawab atas kegiatan tersebut, serta dasar hukum penggunaan nama masyarakat dalam aktivitas usaha perusahaan.

Seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan bahwa aktivitas tersebut telah berlangsung cukup lama.

“Sudah kurang lebih lima tahun mereka beroperasi. Tongkang yang digunakan sekitar lima unit. Kegiatannya juga mengatasnamakan masyarakat,” ungkap warga.

Meski demikian, keterangan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut, khususnya mengenai status perizinan, kepemilikan armada, serta hubungan kerja sama antara perusahaan dan masyarakat.

Legalitas Dipertanyakan, Apakah PT PHB Mengantongi Izin Resmi?

Aktivitas pertambangan pasir secara komersial wajib dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha yang sah sesuai dengan jenis komoditas, lokasi, dan kegiatan usaha yang dijalankan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, setiap kegiatan pertambangan wajib memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

Sejumlah dokumen yang perlu diperiksa untuk memastikan legalitas kegiatan PT PHB antara lain:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas pelaku usaha.
  2. Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sesuai dengan klasifikasi komoditas dan ketentuan yang berlaku.
  3. Dokumen wilayah pertambangan beserta koordinat lokasi, untuk memastikan kegiatan berlangsung di wilayah yang telah mendapatkan persetujuan.
  4. Persetujuan lingkungan, berdasarkan dokumen AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan skala dan karakteristik kegiatan.
  5. Persetujuan teknis terkait pemanfaatan ruang sungai, apabila diwajibkan berdasarkan lokasi dan bentuk kegiatan.
  6. Dokumen legalitas pengoperasian tongkang dan pengangkutan material, sesuai dengan ketentuan pelayaran serta kegiatan usaha pertambangan.
  7. Dokumen rencana penambangan, reklamasi, dan kewajiban pelaporan, sesuai dengan jenis izin yang dimiliki.

Kewajiban atas dokumen tersebut harus disesuaikan dengan klasifikasi usaha dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak seluruh dokumen merupakan izin terpisah yang wajib dimiliki setiap pelaku usaha.

Jika perusahaan mengklaim telah memiliki izin, dokumen tersebut seharusnya dapat diperlihatkan kepada instansi berwenang untuk diverifikasi.

Pertanyaannya, apakah PT PHB benar-benar memiliki izin pertambangan yang masih berlaku? Apakah titik penambangan sesuai dengan wilayah yang diizinkan? Siapa yang memberikan kewenangan, dan atas dasar apa nama masyarakat digunakan?

Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berdasarkan dokumen resmi, bukan sekadar pernyataan lisan.

Jika Terbukti Menambang Tanpa Izin, Ancaman Penjara Lima Tahun dan Denda Rp100 Miliar

Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Selain itu, apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 beserta perubahannya.

Sanksi administratif di bidang pertambangan juga dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin, bergantung pada jenis pelanggaran yang terbukti.

Namun, penerapan sanksi pidana maupun administratif harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, alat bukti, dan pemenuhan unsur pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum.

Lima Tahun Disebut Beroperasi, Pengawasan Instansi Terkait Dipertanyakan

Informasi mengenai aktivitas pertambangan pasir yang disebut telah berlangsung selama kurang lebih lima tahun tersebut patut menjadi perhatian serius instansi berwenang.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Barat, instansi lingkungan hidup, otoritas pengelola sungai, serta aparat penegak hukum diharapkan segera melakukan pemeriksaan terhadap legalitas kegiatan pertambangan tersebut.

Pemeriksaan perlu mencakup keabsahan perizinan, koordinat wilayah penambangan, jumlah armada yang beroperasi, volume produksi, serta jalur pengangkutan dan penjualan pasir.

Dugaan penggunaan nama masyarakat setempat juga perlu ditelusuri untuk memastikan apakah terdapat perjanjian kerja sama yang sah atau bentuk keterlibatan lainnya.

Jangan sampai sumber daya alam dikeruk selama bertahun-tahun, sementara legalitas kegiatan, kewajiban terhadap negara, dan dampaknya terhadap lingkungan tidak mendapatkan pengawasan yang memadai.

Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu apabila ditemukan pelanggaran.

PT PHB dan Instansi Berwenang Perlu Memberikan Klarifikasi

Hingga berita ini disusun, redaksi Fakat.id belum memperoleh dokumen resmi yang dapat memastikan status perizinan pertambangan PT PHB di Desa Lalang.

Redaksi juga belum memperoleh tanggapan langsung dari pihak perusahaan mengenai informasi yang disampaikan warga.

Oleh karena itu, PT PHB diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar hukum operasional, dokumen perizinan, serta hubungan perusahaan dengan masyarakat setempat.

Sementara itu, instansi berwenang diharapkan melakukan pemeriksaan lapangan guna memastikan apakah kegiatan pertambangan tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan hukum.

Publik membutuhkan kepastian, bukan spekulasi. Jika seluruh perizinan telah dipenuhi, tunjukkan dokumennya. Namun, apabila ditemukan pelanggaran, aparat penegak hukum harus bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tim Investigasi Fakat.id


By Fakat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *