Klarifikasi Kadinkes Sanggau Belum Jawab Akar Masalah CT Scan, Herman Hofi Munawar: Jika Vendor Lalai, Jangan Bebankan Kerugian kepada Daerah!

0
Screenshot_2026-11-08-16-58-52-58_96b26121e545231a3c569311a54cda96
By Fakat

SANGGAU, Fakat.id – (8/11/2026) – Klarifikasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Bassilinus, terkait kerusakan CT Scan RSUD M.Th. Djaman dinilai belum menjawab persoalan mendasar. Mulai dari perencanaan pemindahan, proses penunjukan CV Akar Sakti sebagai vendor, hingga penyebab kerusakan alat yang sebelumnya disebut masih berfungsi, tetapi dilaporkan mengalami kerusakan berat setelah dipindahkan.

Dalam keterangannya, Sabtu (7/11/2026), Bassilinus mengakui adanya laporan kerusakan pascapemindahan. Namun, ia menyebut usia pakai alat yang sudah cukup lama turut memengaruhi kualitas hasil pemeriksaan.

“Terkait kerusakan pasca pemindahan sudah dilaporkan. Sempat dilakukan uji fungsi dan dapat berfungsi dengan baik hanya kualitas gambar belum maksimal. Hal ini berpengaruh juga karena usia pakai alat sudah cukup lama,” ujar Bassilinus.

Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan serius. Jika sebelum dipindahkan CT Scan masih dapat berfungsi, mengapa setelah ditangani vendor justru mengalami gangguan hingga pelayanan belum kembali normal?

Alasan usia pakai dinilai belum cukup untuk menjelaskan penyebab kerusakan tanpa didukung hasil pemeriksaan teknis yang independen.

Persoalan ini semestinya ditelusuri sejak awal. Siapa yang merencanakan pemindahan? Bagaimana mekanisme penunjukan CV Akar Sakti? Apakah vendor memiliki kompetensi dan tenaga ahli yang memenuhi persyaratan? Serta apakah pekerjaan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP)?

Terlebih, sebelumnya muncul informasi mengenai dugaan persoalan prosedur teknis yang disebut sempat menjadi perhatian dokter radiologi. Informasi tersebut perlu dikonfirmasi dan diperiksa secara menyeluruh.

Herman Hofi Munawar: Publik Butuh Bukti, Bukan Sekadar Klarifikasi

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menegaskan bahwa persoalan kerusakan CT Scan tidak boleh diselesaikan hanya melalui penjelasan lisan tanpa pembuktian dokumen.

“Publik tidak membutuhkan sekadar klarifikasi naratif. Publik membutuhkan bukti dokumen dan pertanggungjawaban yang jelas. Alat kesehatan yang masih berfungsi sebelum dipindahkan kemudian mengalami kerusakan berat setelah ditangani vendor adalah indikasi kuat adanya persoalan dalam tata kelola,” tegas Herman, Minggu (8/11/2026).

Menurutnya, seluruh proses pemindahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun teknis.

“Jika proses pemindahan dilakukan sesuai prosedur, tunjukkan dokumennya. Jika kerusakan murni karena usia, buktikan melalui pemeriksaan teknis yang independen dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada kelalaian, pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban, baik secara administratif maupun hukum,” ujarnya.

Herman menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan kewajiban dalam pengelolaan aset pemerintah dan pelayanan publik.

Jika Vendor Lalai, Biaya Perbaikan Jangan Dibebankan kepada Daerah

Sorotan berikutnya mengarah pada tanggung jawab CV Akar Sakti sebagai pelaksana pekerjaan.

Bassilinus sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta manajemen RSUD berkoordinasi dengan vendor untuk melakukan perbaikan, termasuk proses penyediaan suku cadang.

Namun, siapa yang akan menanggung seluruh biaya tersebut masih menjadi pertanyaan.

Herman menilai, apabila kerusakan terbukti disebabkan kelalaian pelaksana pekerjaan, tanggung jawab vendor harus ditegakkan sesuai ketentuan kontrak.

“Jika kerusakan disebabkan oleh kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan, maka biaya perbaikan dan kerugian akibat terhentinya pelayanan seharusnya menjadi tanggung jawab vendor berdasarkan perjanjian,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab tidak hanya berhenti pada pihak perusahaan.

“Jika pejabat yang berwenang tidak melakukan pengawasan yang memadai, tidak memastikan kompetensi vendor, atau mengabaikan peringatan teknis, misalnya dari dokter, maka dapat dikualifikasikan sebagai maladministrasi,” tegas Herman.

Lebih jauh, ia menyoroti potensi kerugian keuangan daerah apabila biaya perbaikan kembali menggunakan anggaran pemerintah tanpa kejelasan penyebab kerusakan dan tanggung jawab vendor.

“Masyarakat berhak tahu siapa yang menanggung biaya perbaikan. Jika biaya dibebankan kembali kepada anggaran RSUD/Dinas Kesehatan tanpa kejelasan kesalahan vendor, maka terjadi potensi kerugian keuangan daerah,” ungkapnya.

Inspektorat Didesak Periksa, Jangan Sampai Tanggung Jawab Menguap

Persoalan kerusakan CT Scan ini dinilai perlu mendapat perhatian serius dari Inspektorat Kabupaten Sanggau.

Pemeriksaan diperlukan untuk menelusuri dokumen perencanaan, mekanisme pengadaan, kontrak CV Akar Sakti, kondisi alat sebelum pemindahan, pelaksanaan pekerjaan, hingga hasil pengujian setelah pemasangan.

Selain itu, perlu dipastikan apakah kerusakan benar-benar disebabkan usia pakai, kesalahan teknis saat pemindahan, atau faktor lainnya.

Jangan sampai pekerjaan yang menggunakan anggaran publik justru berujung pada kerusakan fasilitas kesehatan, sementara tanggung jawabnya tidak pernah dijelaskan secara terbuka.

Hingga berita ini disusun, penjelasan teknis secara menyeluruh dari CV Akar Sakti dan manajemen RSUD M.Th. Djaman masih diperlukan. Fakat.id tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait.

Publik menunggu bukti, bukan sekadar alasan. Jika pekerjaan sudah sesuai prosedur, buka dokumennya. Jika kerusakan akibat usia, buktikan secara teknis. Namun, jika ditemukan kelalaian, pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban.

Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya sebuah alat CT Scan, melainkan uang rakyat, keselamatan pasien, dan kredibilitas pengelolaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sanggau.

(Tim Investigasi Fakat.id)


By Fakat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *