Herman Hofi Munawar Soroti Pengawasan Perbatasan: Instansi Lengkap, Kejahatan Lintas Negara Masih Sulit Ditekan
PONTIANAK, Fakat.id – Langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat dalam memperkuat pengawasan dan mitigasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong mendapat perhatian serius dari pengamat hukum dan kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar.
Herman berharap langkah tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, rapat koordinasi, maupun penguatan kelembagaan di atas kertas. Menurutnya, masyarakat membutuhkan bukti nyata bahwa kehadiran negara benar-benar mampu mempersempit ruang gerak jaringan kejahatan lintas negara.
Ia menyoroti kondisi kawasan perbatasan yang telah dijaga oleh berbagai instansi terkait. Namun, keberadaan sejumlah lembaga negara tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menekan berbagai bentuk kejahatan lintas negara secara optimal.
“Selama ini hampir semua instansi sudah ada di wilayah perbatasan, tetapi kenyataannya tindak kejahatan lintas negara masih sulit ditekan. Kehadiran lembaga saja ternyata belum cukup kalau koordinasi, deteksi dini, dan penanganan dari hulu belum berjalan serius dan terpadu,” ujar Herman.
Menurutnya, banyaknya lembaga negara yang bertugas di kawasan perbatasan bukanlah jaminan keberhasilan pengawasan apabila tidak didukung koordinasi yang efektif, sistem deteksi dini yang kuat, serta tindakan nyata di lapangan.
Herman menegaskan bahwa penguatan pengawasan yang dilakukan Kejati Kalbar harus mampu menyentuh akar persoalan, terutama praktik perekrutan tenaga kerja secara ilegal, eksploitasi pekerja, serta kerentanan masyarakat yang berpotensi dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan orang.
Ia menilai pencegahan TPPO tidak cukup hanya mengandalkan pemeriksaan terhadap orang yang melintas melalui pintu perbatasan. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses perekrutan, pemberangkatan, hingga perlindungan terhadap calon pekerja migran yang berisiko menjadi korban.
“Kalau sinergi lintas sektor kali ini benar-benar dijalankan secara konsisten, bukan sekadar seremoni, semoga kawasan perbatasan bisa lebih aman dan masyarakat di sana merasakan kehadiran negara yang nyata,” ungkapnya.
Herman menegaskan bahwa perdagangan orang merupakan tindak pidana serius yang membutuhkan penanganan secara terpadu. Oleh karena itu, setiap instansi yang memiliki kewenangan di kawasan perbatasan harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal.
Koordinasi antarlembaga, lanjutnya, tidak boleh hanya menjadi agenda formalitas. Pertukaran informasi, pemetaan wilayah rawan, deteksi dini, serta tindak lanjut terhadap indikasi kejahatan harus menjadi bagian dari sistem pengawasan yang berkesinambungan.
Ia juga mengingatkan agar penguatan pengawasan tidak sekadar menghasilkan laporan kegiatan tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Publik Menunggu Bukti Nyata, Bukan Sekadar Wacana
Lebih lanjut, Herman menilai langkah Kejati Kalbar di PLBN Entikong akan menjadi perhatian publik, terutama untuk melihat sejauh mana penguatan koordinasi lintas sektor mampu menghasilkan perubahan nyata dalam sistem pengawasan perbatasan.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut harus dapat diukur melalui efektivitas pencegahan, kemampuan mendeteksi potensi kejahatan sejak dini, serta meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat di kawasan perbatasan.
“Publik menunggu hasil konkretnya. Semoga bukan hanya wacana, tetapi benar-benar mampu menutup celah yang selama ini dimanfaatkan para pelaku kejahatan lintas negara,” tegas Herman.
Ia berharap penguatan pengawasan tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengamanan dan perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.
Herman juga menekankan pentingnya komitmen seluruh instansi agar tidak bekerja secara sendiri-sendiri. Pasalnya, kejahatan lintas negara memiliki pola dan jaringan yang kompleks sehingga membutuhkan kerja sama yang solid, terukur, dan berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan negara dalam menjaga kawasan perbatasan tidak ditentukan oleh banyaknya kantor, pos pengawasan, atau instansi yang ditempatkan di wilayah tersebut, melainkan oleh efektivitas upaya pencegahan kejahatan dan perlindungan terhadap masyarakat.
Langkah Kejati Kalbar dalam memperkuat mitigasi TPPO di PLBN Entikong diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan tersebut.
Jangan sampai penguatan pengawasan hanya terlihat aktif dalam kegiatan resmi, sementara berbagai celah yang berpotensi dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan lintas negara masih belum tertangani secara maksimal.
