APBD Sanggau Anjlok Rp400 Miliar, Pembangunan Warga Kembali Harus Menunggu

SANGGAU , Fakat.id – Kabar kurang menggembirakan datang bagi masyarakat Kabupaten Sanggau. Sejumlah pembangunan yang sebelumnya telah direncanakan pemerintah daerah terpaksa harus dipangkas, ditunda, bahkan menunggu sampai kondisi keuangan daerah kembali memungkinkan.

Pemicunya adalah penyesuaian APBD Sanggau yang turun dari sekitar Rp2 triliun menjadi Rp1,6 triliun. Artinya, ada sekitar Rp400 miliar ruang anggaran yang menyusut.

Bagi pemerintah, angka tersebut merupakan persoalan fiskal. Namun bagi masyarakat, dampaknya jauh lebih nyata: pembangunan yang sudah dinanti belum tentu segera terealisasi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, mengakui kondisi tersebut membuat pemerintah harus kembali menyusun skala prioritas.

“Memang dengan kondisi anggaran seperti ini banyak pembangunan yang kita pangkas, bahkan ada yang harus ditunda. Kita harus melihat kemampuan keuangan daerah dan menentukan mana yang menjadi prioritas,” ujar Aswin.

Rp400 Miliar Hilang dari Ruang Fiskal, Apa Dampaknya?

Penurunan APBD bukan sekadar persoalan angka di atas kertas. Ketika kemampuan belanja daerah menyusut, pemerintah harus memilih: program mana yang harus jalan dan mana yang harus menunggu.

Pelayanan dasar dan program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dipastikan menjadi prioritas. Sementara pembangunan yang dinilai belum mendesak harus masuk daftar tunggu.

Situasi ini tentu menjadi perhatian masyarakat yang sebelumnya telah berharap sejumlah program pembangunan segera diwujudkan.

Tambahan Rp29 Miliar Belum Bisa Menyelamatkan Semua Program

Di tengah tekanan fiskal, Pemkab Sanggau mendapatkan tambahan anggaran sekitar Rp29 miliar.

Tambahan tersebut memang memberikan sedikit ruang bernapas. Namun jumlah itu belum mampu mengembalikan seluruh program yang sebelumnya dipangkas.

“Tambahan Rp29 miliar tentu membantu, tetapi kita tetap harus melihat keseluruhan kemampuan anggaran. Tidak semua kegiatan yang ditunda bisa langsung dilaksanakan kembali,” jelas Aswin.

Dengan kata lain, tambahan Rp29 miliar belum cukup untuk membuat seluruh pembangunan yang tertunda kembali berjalan.

Masyarakat pun kembali harus bersabar.

PAD Digenjot, 72 Tambang MBLB Jadi Sasaran Potensi Pendapatan

Pemkab Sanggau kini dituntut lebih agresif mencari sumber pendapatan baru. Pajak daerah, retribusi, pemanfaatan aset serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari restoran dan kafe menjadi sejumlah sektor yang akan dioptimalkan.

Sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) juga ikut menjadi perhatian.

Pemkab mencatat terdapat 72 kegiatan usaha pertambangan MBLB yang dinilai memiliki potensi terhadap penerimaan daerah.

“Potensi-potensi PAD ini harus kita optimalkan. Termasuk pajak dari restoran dan kafe, retribusi, aset daerah, maupun dari 72 tambang mineral bukan logam dan batuan,” kata Aswin.

Pembangunan Ditunda, Pemerintah Dituntut Transparan

Di tengah keterbatasan anggaran, persoalan berikutnya adalah bagaimana pemerintah memastikan masyarakat mengetahui program apa saja yang dipangkas, apa yang ditunda, dan apa yang tetap berjalan.

Sebab bagi masyarakat, pembangunan bukan sekadar angka dalam APBD. Jalan, jembatan, fasilitas publik, sarana pendidikan, kesehatan dan berbagai kebutuhan dasar lainnya merupakan kebutuhan yang langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari.

Pemkab Sanggau menyatakan akan terus mengevaluasi program yang mengalami pemangkasan dan penundaan. Program yang dianggap paling penting akan kembali diprioritaskan ketika kemampuan fiskal daerah memungkinkan.

Kini ada dua pekerjaan besar di depan mata Pemkab Sanggau: mempertahankan pelayanan publik dengan anggaran yang lebih kecil sekaligus menggenjot PAD agar pembangunan tidak semakin tersendat.

Bagi warga, pertanyaannya sederhana: kapan pembangunan yang sudah dijanjikan dan dinanti itu bisa kembali masuk anggaran?

Jawabannya kini bergantung pada kemampuan fiskal daerah dan keberhasilan pemerintah menggali sumber-sumber pendapatan baru.

Rp400 miliar telah menyusut dari ruang anggaran. Pembangunan pun harus antre. Masyarakat tinggal menunggu, program mana yang benar-benar menjadi prioritas dan kapan janji pembangunan itu kembali diwujudkan.

Fakat.id