Redaksi Suara Update Disebut Akui Ketidakakuratan Berita Kades Baung Sengatap, Janji Pencabutan Belum Tuntas!
SINTANG, KALIMANTAN BARAT – Fakat.id | Polemik pemberitaan terhadap Kepala Desa Baung Sengatap, Muryadi, memasuki babak baru. Redaksi media Suara Update disebut telah mengakui adanya ketidakakuratan informasi dalam pemberitaan yang diterbitkan pada 7 November 2026. Namun, janji pencabutan berita tersebut dinilai belum sepenuhnya direalisasikan.
Persoalan ini mencuat setelah Muryadi menyampaikan klarifikasi secara langsung kepada pimpinan redaksi Suara Update dan pengelola akun TikTok Pantau Negeri terkait pemberitaan berjudul “Waktu Habis! Kepala Desa Baung Muryadi Dinilai Menantang Hukum, Abaikan Temuan Audit Inspektorat Sebesar Rp240,6 Juta”.
Tidak hanya melalui situs berita, materi tersebut juga disebarluaskan melalui media sosial dengan menggunakan poster bergambar seseorang dalam keadaan terborgol.
Penggunaan ilustrasi tersebut turut dipersoalkan karena dinilai berpotensi menggiring opini publik seolah-olah Muryadi telah terbukti melakukan tindak pidana.
Akui Informasi Tidak Akurat, Mengapa Berita Belum Dicabut Seluruhnya?
Berdasarkan keterangan Muryadi, setelah dirinya menghubungi pihak Suara Update dan pengelola akun Pantau Negeri, kedua pihak disebut mengakui adanya ketidakakuratan informasi yang sebelumnya dipublikasikan.
Diky, yang disebut sebagai pimpinan redaksi Suara Update, juga dikabarkan telah menyampaikan kesediaannya untuk mencabut pemberitaan tersebut.
Namun, menurut Muryadi, hingga kini materi yang diturunkan baru sebatas tayangan pada akun TikTok Suara Update. Sementara itu, koreksi maupun pencabutan pada kanal publikasi lainnya disebut belum diselesaikan secara menyeluruh.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai tanggung jawab redaksi dalam memperbaiki informasi yang dipersoalkan.
Jika sebuah pemberitaan telah diakui mengandung ketidakakuratan, mengapa koreksi belum dilakukan secara terbuka pada seluruh kanal yang memuat informasi tersebut?
Pengakuan atas kekeliruan merupakan langkah awal yang patut diapresiasi. Namun, tanggung jawab jurnalistik tidak berhenti pada komunikasi pribadi ataupun janji pencabutan.
Masyarakat yang sebelumnya menerima informasi tersebut juga berhak mengetahui bagian mana yang keliru serta bagaimana fakta yang sebenarnya.
Poster Borgol dan Judul yang Dinilai Menghakimi Jadi Sorotan
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah penggunaan judul bernada keras serta ilustrasi seseorang dalam keadaan terborgol.
Frasa “Waktu Habis!” dan “Dinilai Menantang Hukum” dinilai berpotensi membentuk persepsi negatif terhadap Muryadi sebelum seluruh informasi diuji secara berimbang.
Terlebih lagi, pemberitaan tersebut turut menyinggung dugaan temuan audit Inspektorat sebesar Rp240.600.749, tenggat waktu 60 hari, serta klaim mengenai belum adanya penyelesaian atau pengembalian dana.
Informasi tersebut semestinya didukung dokumen pemeriksaan resmi, penjelasan dari Inspektorat, serta konfirmasi kepada pihak yang diberitakan.
Temuan audit administratif tidak serta-merta membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana harus melalui proses hukum dan pembuktian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Media tentu memiliki kewenangan untuk memberitakan dugaan penyimpangan anggaran desa. Namun, pemberitaan wajib membedakan antara temuan pemeriksaan, dugaan pelanggaran administratif, dan tindak pidana yang telah terbukti secara hukum.
Kode Etik Jurnalistik Dipertanyakan, Dewan Pers Diharapkan Bertindak
Polemik tersebut berpotensi menjadi persoalan etik apabila ketidakakuratan pemberitaan dan kegagalan melakukan koreksi dapat dibuktikan.
Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik menegaskan bahwa wartawan Indonesia harus bersikap independen serta menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk.
Pasal 3 mewajibkan wartawan menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Sementara itu, Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik mengatur kewajiban wartawan untuk segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, disertai permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga mengatur hak jawab dan hak koreksi sebagai bagian dari mekanisme pertanggungjawaban pemberitaan.
Karena itu, apabila terbukti terdapat informasi yang tidak akurat, penyelesaiannya harus dilakukan secara profesional melalui mekanisme jurnalistik yang berlaku.
Dewan Pers diharapkan dapat menilai persoalan ini secara objektif apabila pengaduan resmi diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.
Muncul di Tengah Perjuangan Plasma 30 Persen PT SNIP
Polemik pemberitaan tersebut turut menyita perhatian karena Muryadi diketahui terlibat dalam perjuangan masyarakat Desa Baung Sengatap bersama warga Desa Lepung Pantak dan Desa Sungai Risap, Kabupaten Sintang.
Ketiga desa tersebut tengah memperjuangkan tuntutan pemenuhan hak kebun plasma sebesar 30 persen dari PT Satya Nusa Indah Perkasa (SNIP).
Perjuangan yang disebut telah berlangsung sejak 1998 itu menjadi persoalan penting bagi masyarakat yang mengharapkan kepastian atas hak-hak mereka.
Dalam situasi tersebut, pemberitaan negatif terhadap salah satu tokoh yang terlibat dalam perjuangan masyarakat berpotensi memengaruhi persepsi publik.
Meski demikian, belum terdapat bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menghubungkan pemberitaan Suara Update dengan kepentingan tertentu dalam persoalan plasma PT SNIP.
Karena itu, kedua persoalan tersebut harus ditempatkan secara proporsional dan tidak dikaitkan tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan Hanya Berjanji, Tunjukkan Tanggung Jawab Redaksi!
Polemik ini menjadi pengingat bahwa kebebasan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap akurasi informasi.
Suara Update dan pengelola akun Pantau Negeri diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai keberatan Muryadi, status koreksi pemberitaan, serta tindak lanjut terhadap materi yang telah disebarluaskan.
Apabila ditemukan kekeliruan, koreksi harus dilakukan secara memadai pada kanal publikasi yang memuat informasi tidak akurat tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Jangan sampai berita yang telah dipersoalkan terus membentuk persepsi negatif di tengah masyarakat, sementara penyelesaiannya hanya berhenti pada komunikasi pribadi dan janji pencabutan.
Pers memiliki hak untuk mengawasi pejabat publik, mengungkap dugaan penyimpangan, dan menyampaikan kritik keras. Namun, hak tersebut bukan pembenaran untuk mengabaikan verifikasi, keberimbangan, dan asas praduga tak bersalah.
Sebab, pers bukan ruang penghakiman. Pers adalah ruang pertanggungjawaban fakta kepada publik.
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai pengakuan ketidakakuratan dan janji pencabutan masih bersumber dari penjelasan Muryadi. Pihak Suara Update, Diky, serta pengelola akun Pantau Negeri tetap perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan agar persoalan ini dapat diketahui secara utuh dan berimbang.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh media tertentu. Penilaian terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik merupakan kewenangan Dewan Pers melalui mekanisme yang berlaku. Seluruh pihak terkait tetap memiliki hak jawab dan hak koreksi.
(Redaksi Fakat.id)
