Lima Kali Pertemuan Belum Ada Kepastian, Warga Tiga Desa di Sintang Desak PT SNIP Serahkan 30 Persen Lahan HGU
SINTANG, Fakat.id – Persoalan penguasaan dan pengelolaan lahan perkebunan PT Satya Nusa Indah Perkasa (SNIP) di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, kembali mencuat. Masyarakat dari tiga desa mendesak pemerintah daerah dan pihak perusahaan segera memberikan kepastian atas tuntutan penyerahan 30 persen lahan yang berada dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
Tuntutan tersebut disampaikan masyarakat Desa Baung Sengatap dan Desa Lepung Pantak, Kecamatan Ketungau Hilir, serta Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu, Kecamatan Binjai, dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor PT SNIP, Senin (9/11/2026).
Pertemuan itu merupakan yang kelima kalinya digelar. Namun, empat pertemuan sebelumnya disebut belum menghasilkan keputusan konkret dari pihak perusahaan terkait tuntutan masyarakat.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, yang juga menjabat Ketua TP3K, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta jajaran manajemen PT SNIP.
Turut hadir Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno, S.H., S.I.K., M.Si., Kasat Reskrim Polres Sintang, dan jajaran kepolisian untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan kondusif.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Sintang membacakan surat bernomor 500.7.1/7461/Disbunnak-C sebagai bentuk tanggapan pemerintah daerah terhadap tuntutan yang selama ini disampaikan masyarakat.
Perwakilan masyarakat mengapresiasi respons Pemerintah Kabupaten Sintang. Namun, mereka menegaskan bahwa tanggapan administratif saja belum cukup apabila tidak disertai langkah nyata di lapangan.
Warga Beri Tenggat hingga Desember 2026
Masyarakat mendesak agar tuntutan penyerahan 30 persen lahan dalam HGU PT SNIP segera direalisasikan paling lambat Desember 2026.
Penyerahan tersebut diminta dilakukan secara putus, yakni dengan menyerahkan pengelolaan atau penguasaan kebun kepada masyarakat sesuai tuntutan yang mereka sampaikan.
Tidak hanya itu, masyarakat juga meminta seluruh lahan yang berada di luar HGU PT SNIP dan menjadi objek tuntutan dikembalikan kepada masyarakat dengan tenggat waktu yang sama.
Desakan tersebut menunjukkan bahwa persoalan lahan belum dianggap selesai meskipun sudah lima kali dilakukan pertemuan.
Pemerintah dan Perusahaan Ditunggu Langkah Nyatanya
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Sintang tidak berhenti pada penerbitan surat atau pelaksanaan pertemuan, tetapi segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Kejelasan status lahan, dasar hukum tuntutan 30 persen, mekanisme penyerahan, serta tanggung jawab pihak perusahaan menjadi hal penting yang perlu dipastikan agar penyelesaian tidak menimbulkan persoalan hukum baru.
Lima kali pertemuan tanpa penyelesaian yang disepakati menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah diharapkan mampu memfasilitasi penyelesaian secara transparan, adil, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, pihak PT SNIP diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai sikap perusahaan terhadap tuntutan masyarakat dari ketiga desa tersebut.
Hingga pertemuan berakhir, situasi dilaporkan tetap aman dan kondusif dengan pengawalan aparat kepolisian.
Namun, satu pertanyaan besar masih menggantung: akankah tuntutan masyarakat tiga desa tersebut benar-benar terealisasi sebelum Desember 2026, atau kembali berakhir sebatas pertemuan tanpa kepastian?
Masyarakat kini menunggu jawaban melalui tindakan nyata, bukan sekadar janji.
(Budi)
