Dugaan Pelangsiran Solar Subsidi di Sepauk Mencuat, Nama AM Disebut sebagai Pemilik Minyak, Polisi Diminta Usut Jalur Pasokan dari SPBU
SINTANG, Fakat.id – KALIMANTAN BARAT – Dugaan praktik pelangsiran dan penampungan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar mencuat di Desa Landau Panjang, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Aktivitas bongkar muat minyak di wilayah tersebut menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai dugaan pengumpulan solar dari SPBU untuk disalurkan kembali ke sejumlah kios di desa-desa terpencil.

Seorang pria berinisial AM disebut-sebut sebagai pemilik minyak yang dibongkar di lokasi tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun tim investigasi, AM juga disebut menjalankan aktivitas penampungan dan pemasokan BBM ke sejumlah kios di wilayah pedesaan.
Dugaan tersebut mencuat setelah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan memberikan keterangan mengenai aktivitas pengangkutan dan penampungan minyak yang diduga berasal dari SPBU.
Menurut sumber tersebut, solar diduga dibeli dari SPBU menggunakan kendaraan bermotor, kemudian diangkut menuju lokasi penampungan. Setibanya di lokasi, minyak dipindahkan ke dalam drum sebelum didistribusikan kembali kepada para pembeli.
Namun, informasi mengenai asal-usul minyak, status subsidi, serta legalitas kegiatan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Pembeli Sebut Minyak Milik AM
Untuk menelusuri informasi tersebut, tim investigasi melakukan konfirmasi kepada salah seorang pembeli minyak.
Dalam keterangannya, pembeli menyebut bahwa minyak yang sedang dibongkar di Desa Landau Panjang merupakan milik AM.
Keterangan tersebut menjadi petunjuk awal bagi tim investigasi untuk menelusuri kepemilikan, sumber pasokan, mekanisme pembelian, serta jalur distribusi BBM.
Selain memperoleh keterangan warga dan pembeli, tim investigasi juga mengantongi dokumentasi video yang memperlihatkan sebuah mobil pikap berwarna gelap mengangkut sejumlah wadah atau jeriken di bagian bak kendaraan.
Meski demikian, dokumentasi tersebut belum cukup untuk memastikan jenis BBM, asal pasokan, maupun ada tidaknya pelanggaran hukum.
Dugaan Jalur Solar dari SPBU ke Penampungan Perlu Dibongkar
Persoalan yang menjadi perhatian bukan semata-mata aktivitas bongkar muat minyak, melainkan dugaan rantai distribusi yang berlangsung dari SPBU hingga ke kios-kios di desa terpencil.
Apabila benar solar yang diangkut merupakan BBM bersubsidi, aparat penegak hukum perlu memastikan apakah pembelian, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sejumlah pertanyaan pun mengemuka. Dari SPBU mana minyak tersebut diperoleh? Apakah pembelian menggunakan dokumen resmi? Berapa volume minyak yang diangkut? Apakah kegiatan penampungan dan penjualan kembali dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan atau perizinan yang sesuai?
Pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak muncul kesimpulan sepihak terhadap aktivitas distribusi BBM di wilayah pedesaan.
Pasalnya, distribusi BBM ke daerah terpencil tidak serta-merta merupakan pelanggaran hukum. Legalitasnya harus diperiksa berdasarkan jenis BBM, sumber pasokan, mekanisme distribusi, serta ketentuan perizinan yang berlaku.
Polres Sintang dan Polda Kalbar Diminta Turun Tangan
Mencuatnya dugaan tersebut diharapkan menjadi perhatian serius Polres Sintang dan Polda Kalimantan Barat.
Aparat diminta melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari identifikasi SPBU yang diduga menjadi sumber pasokan, kendaraan pengangkut, lokasi penampungan, dokumen pembelian, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi minyak.
Penelusuran juga perlu dilakukan terhadap kemungkinan adanya pembelian solar subsidi dalam jumlah besar secara berulang yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Jangan sampai dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi hanya diperiksa pada tingkat penampungan, sementara sumber pasokan dan mekanisme penjualan di SPBU justru luput dari penelusuran.
Jika ditemukan bukti adanya penyalahgunaan, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan tanpa pandang bulu. Sebaliknya, apabila kegiatan tersebut memiliki dasar hukum dan perizinan yang sah, fakta tersebut juga harus disampaikan secara terbuka.
Penyalahgunaan BBM Subsidi Berpotensi Dijerat Hukum
Secara hukum, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dikenai sanksi pidana.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Dalam ketentuan tersebut, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Namun, penerapan ketentuan pidana tersebut harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan pembuktian unsur pelanggaran, bukan semata-mata berdasarkan dugaan atau dokumentasi aktivitas pengangkutan minyak.
AM dan Pengelola SPBU Diminta Berikan Klarifikasi
Untuk memastikan duduk perkara sebenarnya, AM diharapkan memberikan penjelasan mengenai kepemilikan minyak, asal pasokan, mekanisme pembelian, serta kegiatan distribusi yang dikaitkan dengan namanya.
Pengelola SPBU yang nantinya teridentifikasi sebagai sumber pasokan juga perlu dimintai keterangan untuk memastikan apakah transaksi BBM telah sesuai dengan aturan.
Pertamina Patra Niaga dan instansi pengawas terkait diharapkan turut melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi.
Transparansi menjadi kunci. Jika seluruh aktivitas berlangsung sesuai ketentuan, dokumen pembelian, perizinan, dan penjelasan para pihak dapat menjadi dasar untuk menjawab keraguan publik.
Publik Menunggu Penelusuran Aparat
Dugaan pelangsiran solar subsidi di Desa Landau Panjang kini menyisakan pertanyaan mengenai pengawasan distribusi BBM di wilayah Kecamatan Sepauk.
Masyarakat tentu berharap BBM yang mendapat subsidi pemerintah benar-benar disalurkan sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan oleh pihak mana pun.
Karena itu, Polres Sintang dan Polda Kalbar diharapkan dapat menindaklanjuti informasi tersebut melalui pemeriksaan yang objektif, transparan, dan menyeluruh.
Hingga naskah berita ini disusun, belum tersedia keterangan langsung dari AM maupun pengelola SPBU yang disebut sebagai kemungkinan sumber pasokan. Identitas SPBU tersebut juga belum dapat dipastikan.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi AM, pihak pembeli, pengelola SPBU, Pertamina, serta instansi terkait.
Pertanyaan besarnya kini bukan hanya siapa pemilik minyak yang dibongkar di Desa Landau Panjang, tetapi dari mana pasokannya berasal dan apakah seluruh rantai distribusinya telah berjalan sesuai aturan?
Publik menunggu langkah aparat untuk memastikan fakta di balik dugaan tersebut.
Catatan Redaksi: Informasi mengenai dugaan asal solar subsidi dan pola pelangsiran bersumber dari keterangan warga yang meminta identitasnya dirahasiakan. Keterangan pembeli mengenai kepemilikan minyak serta dokumentasi video merupakan bahan penelusuran awal dan belum membuktikan adanya tindak pidana. Redaksi menjunjung asas praduga tak bersalah, keberimbangan pemberitaan, dan hak jawab seluruh pihak terkait.
