Sanggau – Sekadau Bersatu: Naikkan Status Jalan, Pastikan Anggaran, Jangan Biarkan Rakyat Menunggu.

SANGGAU, Fakat.id – Persoalan konektivitas Sanggau–Sekadau kembali didorong ke level yang lebih serius. Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Pemerintah Kabupaten Sekadau sepakat mengawal usulan peningkatan status sejumlah ruas strategis koridor Sanggau–Sekadau menjadi Jalan Provinsi.

Kesepakatan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Struktur Ruas Jalan Koridor Sanggau–Sekadau, yang digelar di Ruang Daranante Lantai I Kantor Bupati Sanggau, Rabu (16/9/2026).

Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena, S.Sos., M.H., menegaskan bahwa persoalan jalan tidak boleh dilihat sebatas persoalan infrastruktur fisik.

Jalan merupakan urat nadi yang menentukan kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian dan perkebunan, aktivitas perdagangan hingga pertumbuhan ekonomi antardaerah.

“Pembangunan infrastruktur bukan sekadar masalah membangun jalan, tetapi tentang membuka akses, memperlancar mobilitas, menggerakkan urat nadi ekonomi, serta menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.”

Karena itu, peningkatan status koridor Sanggau–Sekadau menjadi Jalan Provinsi dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat kepastian penanganan, penganggaran dan pemeliharaan ruas tersebut ke depan.

BUKAN SEKADAR JALAN, INI URAT NADI DUA KABUPATEN

Koridor Sanggau–Sekadau memiliki posisi penting bagi masyarakat di wilayah yang dilaluinya.

Di Kabupaten Sanggau, ruas yang masuk dalam pembahasan meliputi SP. 2–Batas Sekadau, Kedukul–Balai Sebut, Jalan Transmigrasi, Jalan Abdul Fattah, Jalan Permata, Semuntai–Malan serta jalur operasional PT CNIS.

Sedangkan di Kabupaten Sekadau mencakup Penanjung–Tanjung, Madya–Simpang SP12, Simpang SP12–Landau Kodah, Landau Kodah–Timpuh hingga Timpuh–Batas Sanggau.

Jika konektivitas ini terganggu, dampaknya bukan hanya dirasakan pengendara.

Distribusi komoditas masyarakat ikut terdampak. Biaya angkutan dapat meningkat. Mobilitas warga terhambat. Bahkan aktivitas ekonomi di wilayah Sungai Hitam dan sekitarnya dapat ikut terseret.

Sebaliknya, peningkatan kualitas jalan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk menggerakkan sektor pertanian, perkebunan, perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya.

KAPUAS SURUT, JALAN DARAT MAKIN VITAL

Urgensi pembenahan koridor tersebut semakin terasa ketika kondisi Sungai Kapuas mengalami penyurutan.

Transportasi air yang selama ini menjadi salah satu pilihan masyarakat tidak dapat beroperasi secara maksimal.

Situasi itu membuat jalur darat Sanggau–Sekadau semakin vital.

Bagi masyarakat, jalan bukan sekadar sarana berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jalan menjadi jalur distribusi kebutuhan, hasil produksi, akses pelayanan publik hingga penghubung antarkampung dan antardaerah.

Karena itu, ketika kondisi jalan tidak optimal, yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan perjalanan, tetapi juga kelancaran roda ekonomi masyarakat.

PERUSAHAAN TAK BOLEH LEPAS TANGAN

Pemerintah juga tidak menutup mata bahwa koridor tersebut bersinggungan dengan aktivitas sejumlah perusahaan.

Karena itu, dalam rakor tersebut turut dibangun kesepahaman dengan KSP Group, PT Parna Agromas dan PT CNIS untuk memberikan kontribusi melalui program CSR.

Kontribusi tersebut diarahkan antara lain untuk pemeliharaan jalan, perawatan jembatan darurat serta penyiraman rutin guna mengurangi debu selama kegiatan operasional.

Keterlibatan dunia usaha menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi koridor yang juga digunakan untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan.

SUSANA: JANGAN BERHENTI DI ATAS KERTAS

Namun, satu hal menjadi catatan penting.

Kesepakatan tersebut jangan sampai berhenti sebagai hasil rapat, notulen, atau dokumen administratif.

Masyarakat membutuhkan tindak lanjut nyata.

Mulai dari pengawalan usulan peningkatan status jalan, kejelasan kewenangan, dukungan anggaran, pemeliharaan hingga perbaikan titik-titik kritis harus memiliki arah dan tahapan yang jelas.

Susana juga mengajak masyarakat Sanggau dan Sekadau, khususnya warga yang berada di sepanjang koridor jalan, untuk bersama-sama menjaga kondusivitas serta fasilitas infrastruktur yang telah tersedia.

Sebab, perjuangan meningkatkan status jalan ini bukan sekadar proyek pemerintah.

Ini menyangkut kepentingan masyarakat dua kabupaten.

Sanggau dan Sekadau memiliki kepentingan yang sama: konektivitas yang lebih baik untuk menggerakkan ekonomi dan memperluas akses kesejahteraan masyarakat.

Jalan yang hari ini diperjuangkan bukan hanya menghubungkan Sanggau dengan Sekadau, tetapi juga menghubungkan masyarakat dengan pasar, pelayanan publik, investasi, distribusi hasil bumi dan peluang ekonomi.

Kini bola berada di tangan para pemangku kepentingan.

Apakah kesepakatan Sanggau–Sekadau ini akan benar-benar berubah menjadi kebijakan dan pekerjaan nyata, atau kembali berhenti sebagai wacana di ruang rapat?

Masyarakat tentu menunggu jawabannya di lapangan.

Fakat.id